The Basic Principles Of reformasi intelijen
The Basic Principles Of reformasi intelijen
Blog Article
For research uses, doctrine can be found in books, papers, or other media for jurist views. Illustration of noteworthy doctrine could be the view of J. Satrio, whose publications, papers, and lectures happen to be a common reference for practitioners in the field of civil law, and Yahya Harahap, whose writings happen to be sought as source of clarifications for equally criminal and civil procedural law. Even so, it ought to be famous that many of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap continues to be released either in Dutch or Indonesian, and thus its accessibility to researchers with no requisite studying capability in this sort of languages will likely be minimal.
What's more, It isn't apparent from Short article 82A of your Perppu no matter if an organization has to be formally sanctioned under Articles or blog posts 60, sixty one, 62, or 80A right before its users are subject matter to legal fees. In making use of legal penalties beneath Short article 82A, There may be also no clarity about who has the authority to find out no matter if a company violates Report 59.
Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]
Within an Serious way, this example is referred to as the contestation concerning the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led for the Might 1998 riots that happened a couple of days in advance of Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.
BAIS by itself has actually been criticized for developing a a single-sided perception of what a countrywide security menace constitutes by producing civilians from many critical teams a menace.
The Perppu drastically simplifies the techniques that The federal government have to choose to prohibit and dissolve CSOs. It eliminates the part on the court docket as a whole, both in approving or overseeing the dissolution procedure.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.
Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi klik disini untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
Indonesian police have named a human rights law firm and activist a suspect for alleged incitement and spreading pretend news on line raising violent protests within the state’s restive West Papua location.
Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:
Regulation No. seventeen of 2013 stipulates that international CSOs can only be set up as foundations, not associations or societal businesses devoid of legal entity standing. The Legislation provides a special classification of “societal organizations established by international citizens” (Chapter 13 of Legislation No.